跨境經營AI科技
用AI為企業打造跨境經營作業系統
傳統法律咨詢
有據可依
100% 原文錨點
結論模糊
需人工翻找原文核實
無需等待
秒級實時響應
週期冗長
1–5 個工作日
一站式搞定
避免第三方繁瑣管理
溝通成本極高
多渠道逐一對接
全球監管同步
T+0 政策實時更新
滯後風險
週級或月級整理
傳統法律咨詢
結論模糊，需人工翻找原文核實
1–5 個工作日，咨詢反饋週期冗長
多渠道逐一對接，溝通成本極高
週級或月級整理，信息存在滯後風險
印尼語原文
中文翻譯
Pasal 2
(1) Barang yang dilarang impornya meliputi: a. pakaian bekas; b. elektronik bekas; c. alas kaki bekas; d. tekstil jadi; dan kategori lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2026.
POJK NO. 77/POJK.01/2016
Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi — Penyelenggara wajib menyediakan escrow account dan virtual account bagi setiap Pengguna Layanan.
UU NO. 27 TAHUN 2022
Perlindungan Data Pribadi — Pengendali Data Pribadi wajib melindungi dan memastikan keamanan Data Pribadi yang diprosesnya.
POJK NO. 6/POJK.07/2022
Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan — Pelaku Usaha wajib menerapkan prinsip transparansi.
PBI NO. 23/6/PBI/2021
Penyedia Jasa Pembayaran wajib memenuhi persyaratan modal disetor minimum sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia.
PERPRES NO. 13 TAHUN 2018
Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.
PP NO. 71 TAHUN 2019
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik — Penyelenggara wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan.
POJK NO. 12/POJK.01/2017
Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
UU NO. 11 TAHUN 2008
Informasi dan Transaksi Elektronik — Setiap Orang wajib mematuhi ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang ini.
POJK NO. 13/POJK.02/2018
Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan — Penyelenggara wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen.
PMK NO. 213/PMK.04/2019
Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor — Eksportir wajib menyerahkan pemberitahuan ekspor barang kepada Kantor Pabean.
POJK NO. 77/POJK.01/2016
Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi — Penyelenggara wajib menyediakan escrow account dan virtual account bagi setiap Pengguna Layanan.
UU NO. 27 TAHUN 2022
Perlindungan Data Pribadi — Pengendali Data Pribadi wajib melindungi dan memastikan keamanan Data Pribadi yang diprosesnya.
POJK NO. 6/POJK.07/2022
Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan — Pelaku Usaha wajib menerapkan prinsip transparansi.
PBI NO. 23/6/PBI/2021
Penyedia Jasa Pembayaran wajib memenuhi persyaratan modal disetor minimum sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia.
PERPRES NO. 13 TAHUN 2018
Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.
PP NO. 71 TAHUN 2019
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik — Penyelenggara wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan.
POJK NO. 12/POJK.01/2017
Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
UU NO. 11 TAHUN 2008
Informasi dan Transaksi Elektronik — Setiap Orang wajib mematuhi ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang ini.
POJK NO. 13/POJK.02/2018
Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan — Penyelenggara wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen.
PMK NO. 213/PMK.04/2019
Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor — Eksportir wajib menyerahkan pemberitahuan ekspor barang kepada Kantor Pabean.
