跨境经营AI科技
用AI为企业打造跨境经营操作系统
传统法律咨询
有据可依
100% 原文锚点
结论模糊
需人工翻找原文核实
无需等待
秒级实时响应
周期冗长
1–5 个工作日
一站式搞定
避免第三方繁琐管理
沟通成本极高
多渠道逐一对接
全球监管同步
T+0 政策实时更新
信息存在滞后风险
周级/月级整理
传统法律咨询
结论模糊，需人工翻找原文核实
1–5 个工作日，咨询反馈周期冗长
多渠道逐一对接，沟通成本极高
周级/月级整理，信息存在滞后风险
印尼语原文
中文翻译
Pasal 2
(1) Barang yang dilarang impornya meliputi: a. pakaian bekas; b. elektronik bekas; c. alas kaki bekas; d. tekstil jadi; dan kategori lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2026.
POJK NO. 77/POJK.01/2016
Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi — Penyelenggara wajib menyediakan escrow account dan virtual account bagi setiap Pengguna Layanan.
UU NO. 27 TAHUN 2022
Perlindungan Data Pribadi — Pengendali Data Pribadi wajib melindungi dan memastikan keamanan Data Pribadi yang diprosesnya.
POJK NO. 6/POJK.07/2022
Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan — Pelaku Usaha wajib menerapkan prinsip transparansi.
PBI NO. 23/6/PBI/2021
Penyedia Jasa Pembayaran wajib memenuhi persyaratan modal disetor minimum sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia.
PERPRES NO. 13 TAHUN 2018
Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.
PP NO. 71 TAHUN 2019
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik — Penyelenggara wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan.
POJK NO. 12/POJK.01/2017
Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
UU NO. 11 TAHUN 2008
Informasi dan Transaksi Elektronik — Setiap Orang wajib mematuhi ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang ini.
POJK NO. 13/POJK.02/2018
Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan — Penyelenggara wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen.
PMK NO. 213/PMK.04/2019
Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor — Eksportir wajib menyerahkan pemberitahuan ekspor barang kepada Kantor Pabean.
POJK NO. 77/POJK.01/2016
Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi — Penyelenggara wajib menyediakan escrow account dan virtual account bagi setiap Pengguna Layanan.
UU NO. 27 TAHUN 2022
Perlindungan Data Pribadi — Pengendali Data Pribadi wajib melindungi dan memastikan keamanan Data Pribadi yang diprosesnya.
POJK NO. 6/POJK.07/2022
Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan — Pelaku Usaha wajib menerapkan prinsip transparansi.
PBI NO. 23/6/PBI/2021
Penyedia Jasa Pembayaran wajib memenuhi persyaratan modal disetor minimum sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia.
PERPRES NO. 13 TAHUN 2018
Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.
PP NO. 71 TAHUN 2019
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik — Penyelenggara wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan.
POJK NO. 12/POJK.01/2017
Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
UU NO. 11 TAHUN 2008
Informasi dan Transaksi Elektronik — Setiap Orang wajib mematuhi ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang ini.
POJK NO. 13/POJK.02/2018
Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan — Penyelenggara wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen.
PMK NO. 213/PMK.04/2019
Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor — Eksportir wajib menyerahkan pemberitahuan ekspor barang kepada Kantor Pabean.
