Labuki Tech

Operasi Bisnis Lintas BatasTeknologi AI

Dengan AI membangun sistem operasi

bisnis lintas batas untuk perusahaan

Produk AI KamiComplynx

Penasihat Kepatuhan AIDukungan Regulasi Lintas BatasPeringatan Risiko Kebijakan

Keunggulan Produk

ProfesionalAkuratReal-timeMudah Dipahami

Pusing dengan regulasi rumit? Complynx bangun basis pengetahuan kepatuhan vertikal.Profiling perusahaan multidimensi, rekomendasi keputusan tepat sasaran.Pemantauan kebijakan global 24/7 — update real-time, respons instan.Terjemahan multibahasa paralel — pahami regulasi tanpa hambatan.Mengurai regulasi kompleks dalam bahasa sederhana

Profil Perusahaan

IndonesiaOperasi LokalE-Commerce Lintas BatasE-PaymentPerencanaan Pajak

Permendag 47/2025 larangan impor diperbarui

PP 28/2025 reformasi perizinan diperbarui

Permendag 47/2025 larangan impor diperbarui

PP 28/2025 reformasi perizinan diperbarui

Chief Compliance Officer

Permendag 47/2025 · Pasal 2

Chief Compliance Officer

Permendag 47/2025 · Pasal 2

Apa arti peraturan ini?

POJK NO. 77/POJK.01/2016

Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi — Penyelenggara wajib menyediakan escrow account dan virtual account bagi setiap Pengguna Layanan.

UU NO. 27 TAHUN 2022

Perlindungan Data Pribadi — Pengendali Data Pribadi wajib melindungi dan memastikan keamanan Data Pribadi yang diprosesnya.

POJK NO. 6/POJK.07/2022

Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan — Pelaku Usaha wajib menerapkan prinsip transparansi.

PBI NO. 23/6/PBI/2021

Penyedia Jasa Pembayaran wajib memenuhi persyaratan modal disetor minimum sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia.

PERPRES NO. 13 TAHUN 2018

Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.

PP NO. 71 TAHUN 2019

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik — Penyelenggara wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan.

POJK NO. 12/POJK.01/2017

Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

UU NO. 11 TAHUN 2008

Informasi dan Transaksi Elektronik — Setiap Orang wajib mematuhi ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang ini.

POJK NO. 13/POJK.02/2018

Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan — Penyelenggara wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen.

PMK NO. 213/PMK.04/2019

Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor — Eksportir wajib menyerahkan pemberitahuan ekspor barang kepada Kantor Pabean.

POJK NO. 77/POJK.01/2016

Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi — Penyelenggara wajib menyediakan escrow account dan virtual account bagi setiap Pengguna Layanan.

UU NO. 27 TAHUN 2022

Perlindungan Data Pribadi — Pengendali Data Pribadi wajib melindungi dan memastikan keamanan Data Pribadi yang diprosesnya.

POJK NO. 6/POJK.07/2022

Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan — Pelaku Usaha wajib menerapkan prinsip transparansi.

PBI NO. 23/6/PBI/2021

Penyedia Jasa Pembayaran wajib memenuhi persyaratan modal disetor minimum sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia.

PERPRES NO. 13 TAHUN 2018

Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.

PP NO. 71 TAHUN 2019

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik — Penyelenggara wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan.

POJK NO. 12/POJK.01/2017

Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

UU NO. 11 TAHUN 2008

Informasi dan Transaksi Elektronik — Setiap Orang wajib mematuhi ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang ini.

POJK NO. 13/POJK.02/2018

Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan — Penyelenggara wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen.

PMK NO. 213/PMK.04/2019

Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor — Eksportir wajib menyerahkan pemberitahuan ekspor barang kepada Kantor Pabean.

Pembayaran Lintas Batas

Kepatuhan Data

Hak Kekayaan Intelektual

Kontrol Devisa

Akses Investasi

Registrasi Perusahaan

Kepatuhan Lingkungan

Anti Pencucian Uang

Profil Perusahaan

Indonesia

Operasi Lokal

E-Commerce Lintas Batas

E-Payment

Perencanaan Pajak

Outsourcing TK

Impor Makanan

Konsultan Hukum Tradisional

Terlacak

100% sumber teks asli

Kesimpulan kabur

perlu verifikasi manual

Tanpa tunggu

Respons real-time hitungan detik

Lambat

1–5 hari kerja

Satu atap

Tanpa ribet pihak ketiga

Biaya komunikasi tinggi

Koordinasi multi-pihak

Tersinkron global

Pembaruan kebijakan T+0

Risiko info terlambat

Update mingguan/bulanan

Coba Sekarang

Konsultan Hukum Tradisional

Kesimpulan kabur, perlu verifikasi manual

1–5 hari kerja, siklus konsultasi lambat

Koordinasi multi-pihak, biaya komunikasi tinggi

Update mingguan/bulanan, risiko info terlambat

Complynx

100% sumber teks asli, setiap regulasi terlacak

Respons real-time hitungan detik, tanpa tunggu

Tanpa ribet pihak ketiga, kepatuhan lintas batas satu atap

Pembaruan kebijakan T+0, tersinkron global

Coba Sekarang